Alor, NTT – bongkarfakta.com ~ Gelombang aksi unjuk rasa mengguncang Kabupaten Alor ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bertindak (ARB) turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Pelindo Kalabahi serta skandal korupsi dana desa di Munaseli, Kecamatan Pantar.
Aksi yang dimulai sejak pagi ini dipimpin oleh Welem Sergius Mau (Ketua Gemparti) dan Jainudin Saling (Ketua IMP2), dengan dukungan sekitar 50 massa. Mereka memulai demonstrasi di pintu masuk Pelabuhan Pelindo Kalabahi sebelum bergerak menuju Polres Alor, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati Alor untuk menuntut keadilan.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti dugaan pungutan liar yang diberlakukan di Pelabuhan Pelindo Kalabahi tanpa dasar peraturan daerah yang jelas. Mereka juga mengkritik adanya tebang pilih dalam penarikan tarif masuk, di mana beberapa pihak tertentu diduga dibebaskan dari biaya masuk, sementara masyarakat kecil terus dibebani.
Menanggapi aksi ini, Plh. GM PT Pelindo Kalabahi, Yamin Amirullah, membantah tudingan tebang pilih dan menyebut bahwa tarif masuk telah ditetapkan oleh pusat melalui sistem e-money. Namun, penjelasan ini tak meredam amarah massa yang tetap mendesak agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Setelah dari Pelindo, massa bergerak ke Mapolres Alor, mendesak kepolisian segera mengusut dugaan pungli serta menuntut transparansi dalam penanganan kasus korupsi dana desa Munaseli. Dalam tanggapannya, KBO Reskrim Polres Alor, Ipda Ibrahim Usman, S.H., mengungkapkan bahwa penyelidikan terkait kasus korupsi sudah berjalan, dengan beberapa keterangan telah dikumpulkan. Ia juga meminta massa aksi menyertakan bukti untuk mempercepat proses hukum terkait dugaan pungli di Pelindo.
Ketika massa tiba di Kantor DPRD Alor, mereka mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan legislatif terkait kebijakan Pelindo. Mereka menuding DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup, tanpa melibatkan masyarakat. Wakil Ketua I DPRD Alor, Yeremias A. Karbeka, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa, termasuk kemungkinan revisi tarif masuk Pelindo.
Di Kantor Bupati Alor, massa akhirnya diterima oleh Wakil Bupati Rocky Winaryo, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memanggil pihak Pelindo untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli serta memastikan pengusutan kasus korupsi dana desa Munaseli berjalan transparan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Bertindak (ARB) memberi ultimatum 3x24 jam bagi Pelindo Kalabahi dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan mereka, termasuk:
- Penyediaan fasilitas parkir yang layak di pelabuhan.
- Penyesuaian tarif masuk agar lebih adil.
- Penghapusan pungutan harian bagi kendaraan roda dua.
- Pemecatan oknum petugas yang bekerja tidak sesuai prosedur.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari ini akhirnya berakhir damai, namun pesan yang disampaikan jelas: Masyarakat tidak akan diam jika hak-haknya terus diinjak. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan pihak terkait. Apakah mereka akan merespons atau membiarkan bara kemarahan ini semakin membesar?
( Agus )
